Taligamanews.com – Kabupaten Sidenreng Rappang 27/04/2025 | Sidrap kembali dihadapkan pada ujian besar terkait komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip keadilan sosial. Kasus relokasi pedagang Pasar Lawawoi yang baru direhabilitasi belakangan ini membuka ruang kecurigaan bahwa dinamika politik masa lalu masih membayangi kebijakan publik hari ini.
Sebagian pedagang lama yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup di pasar itu, kini harus menelan kenyataan pahit: kehilangan lapak, kehilangan sumber penghidupan. Ironisnya, dugaan yang muncul bukan soal ketidakmampuan membayar, melainkan karena faktor “bukan pendukung” dalam kontestasi Pilkada sebelumnya.
Jika benar relokasi ini diwarnai diskriminasi politik, maka hal ini mencederai nilai luhur demokrasi itu sendiri. Pilkada adalah kompetisi politik, namun saat pemimpin telah terpilih, seluruh rakyat — tanpa kecuali — menjadi warga yang harus dilayani secara adil dan setara. Tidak boleh ada dikotomi antara “yang memilih” dan “yang tidak memilih”. Pemerintah daerah adalah milik seluruh rakyat, bukan sekadar milik basis elektoral.
Lebih memprihatinkan lagi, munculnya informasi tentang dugaan pungutan liar dengan nilai fantastis hingga Rp35 juta demi memperoleh lapak, menciptakan luka baru bagi kepercayaan publik. Di tengah himpitan ekonomi, eksistensi seorang pedagang kecil seharusnya dilindungi, bukan malah dijadikan korban sistem yang tidak berpihak.
Dalam konteks ini, Bupati Syaharuddin Alrif dituntut untuk mengambil langkah cepat, tegas, dan adil. Bukan semata demi menjaga nama baik pribadi atau jabatan, melainkan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan di Sidrap berlandaskan rasa keadilan bagi semua golongan.
Transparansi dan keadilan adalah fondasi utama dalam mengelola pemerintahan modern. Publik menunggu: adakah ruang keadilan yang masih tersisa bagi mereka yang selama ini setia membangun ekonomi rakyat dari bawah? Ataukah ketidakadilan akan dibiarkan menjadi wajah baru Sidrap di bawah kepemimpinan yang terpilih secara demokratis?
Dalam kasus Pasar Lawawoi, sesungguhnya bukan hanya para pedagang yang sedang diuji. Bupati pun sedang diuji: apakah ia mampu berdiri di atas semua golongan, atau justru terjerat dalam pusaran politik balas budi yang mempersempit makna demokrasi sejati.
Red. Team Taligamanews.com
